Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949, merupakan salah satu momen paling menentukan dalam sejarah diplomasi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perundingan ini tidak hanya mengakhiri konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda, tetapi juga menandai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh mantan penjajahnya. Namun, jalan menuju KMB dipenuhi dengan perjuangan panjang, konflik bersenjata, dan tekanan politik internasional yang kompleks.
Latar belakang KMB tidak dapat dipisahkan dari serangkaian peristiwa sejarah yang dimulai sejak pembubaran BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). PPKI, yang dibentuk pada 7 Agustus 1945, memainkan peran krusial dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden pertama. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan, Belanda menolak mengakui kedaulatan Indonesia dan berusaha kembali menguasai wilayah yang mereka sebut sebagai Hindia Timur.
Periode 1945-1949 dikenal sebagai masa Revolusi Nasional Indonesia, di mana terjadi berbagai konflik bersenjata antara pasukan Indonesia dan Belanda. Dua Agresi Militer Belanda—Agresi Militer I pada 1947 dan Agresi Militer II pada 1948—menunjukkan keteguhan Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di wilayah Nusantara. Agresi Militer II khususnya memiliki dampak signifikan, dengan pendudukan Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia saat itu dan penangkapan para pemimpin Indonesia, termasuk Soekarno dan Hatta. Namun, perlawanan gerilya dan diplomasi internasional terus berlanjut.
Di tengah konflik ini, tekanan internasional mulai memainkan peran penting. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut campur melalui pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. KTN berperan sebagai mediator dalam Perjanjian Renville (1948) dan kemudian memfasilitasi jalannya KMB. Selain itu, dukungan dari negara-negara Asia seperti India dan Australia, serta tekanan dari Amerika Serikat yang khawatir akan pengaruh komunisme di Asia Tenggara, memaksa Belanda untuk kembali ke meja perundingan.
Konteks dalam negeri juga turut mempengaruhi dinamika menuju KMB. Pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai badan legislatif sementara memberikan struktur politik yang diperlukan bagi Republik Indonesia untuk bernegosiasi. Meskipun terjadi pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 yang sempat mengganggu stabilitas dalam negeri, pemerintah Indonesia berhasil mengatasi tantangan ini dan tetap fokus pada perjuangan diplomasi. Peristiwa ini justru digunakan oleh Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa mereka mampu menjaga stabilitas dan menolak pengaruh ekstremisme.
KMB sendiri merupakan puncak dari serangkaian perundingan sebelumnya, termasuk Perjanjian Linggarjati (1947) dan Perjanjian Renville (1948). Dalam KMB, delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Hatta, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Willem Drees. Perundingan ini juga melibatkan perwakilan dari negara-negara bagian bentukan Belanda di Indonesia, yang dikenal sebagai Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO). Hasil utama KMB adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, dengan pengecualian Papua Barat yang statusnya akan ditentukan melalui perundingan lebih lanjut dalam waktu satu tahun.
Elaborasi hasil KMB mencakup beberapa poin krusial: pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara bagian lainnya; kedua, dibentuknya Uni Indonesia-Belanda sebagai bentuk kerja sama sukarela antara kedua negara; ketiga, penyelesaian masalah utang Hindia Belanda; dan keempat, kepastian hak-hak warga negara Belanda dan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Meskipun pengakuan kedaulatan ini merupakan kemenangan diplomatik besar, beberapa klausul dalam perjanjian ini menuai kritik karena dianggap merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Dampak jangka panjang KMB terhadap Indonesia sangat signifikan. Dalam bidang politik, KMB membuka jalan bagi pembubaran RIS pada 1950 dan kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang ekonomi, klausul utang yang harus ditanggung Indonesia menjadi beban finansial yang berat bagi negara muda tersebut. Namun, yang paling penting adalah bahwa KMB mengakhiri konflik bersenjata dengan Belanda dan memungkinkan Indonesia untuk fokus pada pembangunan nasional. Momentum ini menjadi fondasi bagi periode reformasi dan konsolidasi nasional pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam perspektif sejarah, KMB sering dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa penting lainnya seperti Reformasi 1998. Meskipun konteksnya berbeda—KMB berfokus pada perjuangan kemerdekaan eksternal sementara Reformasi berfokus pada transformasi internal—keduanya sama-sama menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. KMB mengakhiri babak penjajahan fisik, sementara Reformasi mengakhiri periode otoritarianisme. Keduanya menunjukkan pentingnya diplomasi, negosiasi, dan tekanan internasional dalam mencapai perubahan politik yang signifikan.
Warisan KMB masih terasa hingga hari ini dalam hubungan Indonesia-Belanda. Meskipun awalnya diwarnai ketegangan, kedua negara kini menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat. Belanda menjadi salah satu mitra dagang penting Indonesia di Eropa, dan kerja sama dalam bidang pendidikan, budaya, serta pembangunan terus berlanjut. Pengakuan kedaulatan yang diperoleh melalui KMB menjadi dasar legal bagi hubungan bilateral kedua negara, sekaligus pengakuan atas perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk merdeka.
Pelajaran dari KMB bagi diplomasi Indonesia kontemporer sangat berharga. Pertama, pentingnya kesatuan nasional dalam menghadapi negosiasi internasional. Kedua, peran tekanan internasional dan multilateralisme dalam menyelesaikan konflik. Ketiga, arti kompromi dalam diplomasi—meskipun hasil KMB tidak sepenuhnya ideal bagi Indonesia, perjanjian ini berhasil mengakhiri konflik bersenjata dan membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan. Keempat, keteguhan dalam memperjuangkan kepentingan nasional meskipun menghadapi pihak yang lebih kuat secara militer dan ekonomi.
Sebagai penutup, Konferensi Meja Bundar 1949 tetap menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri konflik bersenjata dengan Belanda, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara merdeka di panggung internasional. Melalui kombinasi perjuangan bersenjata, diplomasi gigih, dan dukungan internasional, Indonesia berhasil mencapai pengakuan kedaulatan yang menjadi haknya sejak proklamasi 1945. KMB mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak hanya diperoleh melalui pertempuran di medan perang, tetapi juga melalui negosiasi di meja diplomasi.